MENERUSKAN AROGANSI PENJAJAH?

LAHAN eks Palaguna yang hingga kini (November 2021) takjelas nasibnya.*

Oleh: Herry Dim

YANG paling arif manakala melihat ratanya kembali lahan eks Palaguna dengan tanah adalah dengan penglihatan sejarah serta dengan membaca kehendak alam kawasan alun-alun Bandung bagian timur tersebut. Dengan cara ini akan terbaca bahwa kawasan tersebut seyogianya bukanlah kawasan komersil, melainkan bagian dari pusat adab Bandung, titik penentu daulat dan martabat masyarakat Bandung, jantung kota dan/atau pusaka yang patut diperjuangkan oleh warganya.

Manakala menyebut “pusaka” pun tidak di dalam arti bersikukuh kepada masa lalu atau hal-hal kuno, sebab dengan mengamati kesejarahan kawasan alun-alun Bandung justru terlihat kearifan masa lalu dan visi sang pemula (Raden Adipati Wiranatakusumah II) itu sangat berkait dengan adab kehidupan modern bahkan pasca-modern sekalipun. Bisa kiranya kita merujuk salasatu pemikiran kontemporer (pasca-modern) yang ditulis Al Gore berupa esei berjudul “Jika Sumur Mengering” dan menjadi bagian dari buku “Earth in the Balance” (Rodale, 2006). Sila bandingkan kosakata “sumur” tersebut dengan “Sumur Bandung” yang dikukuhkan oleh Raden Adipati Wiranatakusumah II. Mengapa Sang “Bapak Pendiri Kota Bandung” ini orientasinya kepada sumur dan baru kemudian membangun kota yang bernama Bandung?

Lengkapnya tentang “Sumur Bandung” akan diurai pada bagian lain dari rangkaian tulisan ini, namun ringkasnya saja bahwa itulah pusat adab bagi Bandung, titik penentu daulat dan martabat masyarakat Bandung, jantung kota. Letak (salasatu) “Sumur Bandung” itu tak lain di kawasan eks Palaguna. Itulah yang terganggu.

Di atas tanah daulat rakyat Bandung seluas 10.143 m2 tersebut, kemudian melalui PT Titah Raja Jaya (Lippo Group) akan dibangun properti superblock bernama The Bandung Icon yang terdiri dari mall, hotel, apartemen, dan rumah sakit. Secara teknis lahan eks Palaguna ini merupakan aset pemprov Jabar dengan hak pengelolaan sepenuhnya di tangan PD Jawi (PD Jasa dan Kepariwisataan) yang kemudian (istilahnya) dialih-kelolakan kepada pihak swasta yaitu PT Titah Raja Jaya sejak Maret 2003[1]. Sejak itu, tanah daulat rakyat Bandung sudah menjadi hak pengembang, PT Titah Raja Jaya menjadi “berhak” (dalam tanda petik) melakukan tindakan apapun atas lahan pusaka.

RANCANGAN The Bandung Icon PERUNTUKAN Mall, Hotel dan Rumah Sakit sempat dipublikasikan PT Titah Raja Jaya (Lippo Grup).*

Reaksi publik pun bermunculan. Tercatat misalnya aksi tahun 2008 yang bahkan melibatkan Ridwan Kamil ketika masih sebagai aktivis BCCF atau sebelum menjadi walikota Bandung, lantang mengatakan: “Hutan Kota, Yes!!! Mall, No!!!” (teks hingga penggunaan tanda seru persis seperti aslinya yang tertera di spanduk). Tahun 2014 bersamaan dengan program Annual Jeprut #1 adalah aksi “Beri Kami Paru-paru, Bukan Mall dan Pertokoan.” Gerakan 2014 bisa disebut mulai dilandasi dengan kajian-kajian terutama yang berkenaan dengan kesejarahan dan aspek lingkungan hidup, maka bukan sekadar aksi melainkan melangkah pula ke forum-forum diskusi.

Belakangan, tepatnya 14 – 15 Maret 2017, adalah aksi dengan hastag #saveXpalaguna: jadikan hutan kota dan cagar budaya. Aksi yang terhitung besar mengingat melibatkan tak kurang dari 46 komunitas yang terangkum di dalam Aliansi Warga Bandung bahkan ikut sertanya kalangan defabel dari komunitas “Woke,” berlangsung selama 24 jam, diikuti oleh lebih dari 100 seniman. Pun bukan sekadar aksi “teriak” atau tuntut-menuntut mengingat sebelumnya dilandasi sejumlah seminar dan diskusi seperti yang antara lain berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Parahyangan untuk kajian aspek hukum, berulang kali di Markas Walhi Jabar untuk mengaji aspek-aspek lingkungan hidup, di kantor DPKLTS dan Jagaseke terutama untuk menggali pembicaraan tentang “seke” (mata air) yang berkenaan dengan Sumur Bandung, bersama Paguyuban Pelestarian Budaya Bandung untuk melakukan kajian budaya hingga prinsip-prinsip lanskap hutan kota, beberapa kali bersama BCCF sejak kajian kreatif hingga pertemuan-pertemuan teknis, bersama BEM ISBI Bandung serta perwakilan dari UPI dan UIN Bandung bahkan dihadiri R. Ahmad Kusumahyuda (keturunan Dalem Bandung atau Raden Adipati Wiranatakusumah II sekaligus Ketua Tim Aset Peninggalan Wiranatakusumah), dan diskusi panel Forum Asia-Afrika yang diprakarsai H.U. Pikiran Rakyat dengan mengundang sejumlah pakar dan instansi-instansi yang terkait dengan polemik lahan eks Palaguna.

SENIMAN Invalid Urban dalam aksinya menolak pembangunan properti superblock bernama The Bandung Icon oleh PT Titah Raja Jaya (Lippo Group).*

Rabun Sejarah

GERAKAN #saveXpalaguna: jadikan hutan kota dan cagar budaya relatif sangat melelahkan, tapi justru dengan cara itu maka muncul kesepahaman bahwa kawasan alun-alun itu merupakan pusat adab Bandung, titik penentu daulat dan martabat masyarakat Bandung, jantung kota dan/atau pusaka yang patut diperjuangkan oleh warganya, oleh karena itu pula aksi 14 -15 Maret 2017 terjadi dengan sepenuhnya swadaya masing-masing pribadi dan komunitasnya, sehingga di sepanjang aksi 24 jam kacapangan (tertera sebutan/istilah): Aliansi Warga Bandung bahkan tak mampu menyediakan "ciherang ciherang acan" meski sekadar untuk melepas dahaga, tapi nyatanya semua berkumpul, 24 jam berjalan untuk #saveXpalaguna.

Tapi di seberang sana (PD Jawi de jure - de facto pemrov Jabar, PT Titah Raja Jaya yang telah merasa”berhak” melakukan tindakan apapun atas lahan eks Palaguna, dan pemkot Bandung sebagai pemegang regulasi perizinan), tentu saja, bersikukuh bahwa lahan eks Palaguna itu kawasan komersil yang secara teknis memang tertera pula di dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) kota Bandung. Perisainya adalah pernyataan: itulah aturannya dan/atau itulah landasan hukumnya, sehingga jika PT Titah Raja Jaya melaksanakan niatnya itu sudah sesuai aturan yang berlaku.

Bisa disebut tak ada ruang bagi rakyat semisal bertanya: aturan itu untuk siapa? Apakah untuk rakyat atau untuk pemilik modal? Jika rakyat berkehendak lain, apakah aturan itu tak bisa diubah sesuai kehendak rakyat? Apakah aturan seolah seperti kitab suci yang mengabdi kepada pemilik modal? Apa pula makna aset pemprov atau aset negara itu? Bukankah itu sejatinya tanah titipan/amanat rakyat? Pernahkah pemegang titipan itu bertanya terlebih dahulu kepada pemilik sejatinya yaitu rakyat? Apakah betul rakyat berkenan tanahnya dialih-kelolakan, atau disewakan, atau dijual? Apa hak pengelolaan sepenuhnya di tangan PD Jawi itu artinya pengabsolutan hak publik menjadi hak sebuah lembaga? Bagaimana itu bisa menjadi absolut? Apakah semua sudah lupa kepada kalimat penutup teks kemerdekaan yaitu “atas nama bangsa Indonesia” yang berarti keberadaan bangsa (nation, publik, rakyat) itu mendahului keberadaan negara (state)? Bukankah bangsa apapun itu memiliki sejarah, kebudayaan, dan martabatnya masing-masing? Bukankah arti sejatinya bahwa munculnya negara itu demi mengurus bangsa dengan kelengkapan sejarah, kebudayaan, dan martabatnya?

Semua rujukan yang digunakan di dalam pembicaraan lahan eks Palaguna sebagai kawasan komersil, itu berdasar kepada masa terdekat bahwa sebelumnya pun pernah berdiri gabungan pusat perbelanjaan dan bioskop bernama “Palaguna Nusantara” yang berjalan sejak 1980an dan menghilang pada 2014. Robohnya bangunan eks Palaguna pada 2014 bukanlah kali pertama. Bangunan gedung pertokoan Miramar yang pernah berdiri bersebelahan, bahkan lebih awal tutup dan kemudian lebih awal dirobohkan yang kemudian disusul eks Palaguna. Perhatikan pula perubahan sejak masih berupa bioskop Varia, menjadi bioskop Nusantara, dan terakhir menjadi Palaguna Nusantara bersamaan dengan penghilangan bioskop Elita dan bioskop Aneka di kanan-kirinya; itu bukan sekadar penggantian nama-nama melainkan beriring bersama perobohan dan pembangunannya kembali. Bioskop Elita sendiri beberapa kali mengalami bencana, tahun 1930 mengalami kebakaran, rumah bola di sebelahnya hancur terkena bom pesawat Jepang pada 1942. Di atas bekas rumah bola didirikan pertokoan Miramar pada 1970-an, ini pun kembali rata dengan tanah yang kemudian diikuti eks Palaguna sendiri.

Mari kita perhatikan pula bahwa R.A. Wiranatakusumah II atau Dalem Kaum yang mendirikan kawasan alun-alun dan kota Bandung. Ia menjadi bupati pada 1794 – 1829, dan kabupaten Bandung diakui resmi berdiri dengan surat keputusan tanggal 25 September 1810. Ketika kabupaten Bandung dipimpin oleh Dalem Kaum, kekuasaan di Nusantara yang awalnya dikuasai VOC diambil alih oleh pemerintahan Hindia Belanda dengan Gubernur Jenderal pertama Herman Willem Daendels.

Catatan dengan angka-angka tahun itu kita hubungkan dengan awal mula berdirinya bioskop pertama di kawasan alun-alun timur yaitu lahan eks Palaguna sekarang. Bioskop permanen pertama itu muncul pada tahun 1908 bernama Elita Biograph, yang kelak diiukti dengan bertumbuhnya bioskop Varia, Oriental, dan Radio City (kini Dian). Sejak itulah kawasan alun-alun timur menjadi berimaji komersil.

Singkatnya imaji komersil itu mulai bertumbuh pada masa kolonial Hindia Belanda. Dalem Kaum sendiri tidaklah mencanangkannya untuk itu, kawasan alun-alun timur disebutnya masih kawasan tanah keprabon (lihat, “Garuda Ngupuk” pada bagian lain rangkaian tulisan-tulisan ini). Ia yang berorientasi kepada ci nyusu (mata air) Sumur Bandung serta memuliakan “paguyangan badak putih” (sungai Cikapundung), sangat berdasar kepada konsep hubungan mikro dan makrokosmos, langit di luar (publik, masyarakat) dan langit di badan yaitu dirinya yang mengabdi dan bersatu dengan rakyat. Tapi seperti umumnya masa penjajahan Hindia Belanda, segala local-genius itu harus tunduk kepada aturan Hindia Belanda. Berdirinya Elita Biograph dan kawasan alun-alun timur itu menjadi berimaji komersil, tak lain karena suka-sukanya pemerintahan penjajah Belanda. Kini tanda-tanda keangkuhan kolonial Hindia Belanda itu telah disirnakan oleh kehendak alam.

Pertanyaannya sekarang: akankah pemkot Bandung dan pemprov Jabar sebagai bagian dari pemerintahan RI akan meneruskan arogansi penjajah? Akankah meneruskan penjajahan kepada bangsanya sendiri?

Demi masa, semoga diberi masa untuk merenung. Silakan.***

SAMPUL halaman facebook #saveXpalaguna dengan latar gambar eks Palaguna (kiri) dan impian hutan kota (kanan).*

(Herry Dim, seniman, pengamat kebudayaan, penulis, tinggal di Cibolerang, Bandung)

Tulisan ini dimuat di Lembar “Selisik,” Pikiran Rakyat," Senin, 3 April 2017, dengan judul "Lupa" (belum ketemu berkas dokumennya).

---

[1] Kini telah berubah menjadi PT Jaswita (Jasa dan Kepariwisataan) Jabar dengan akta baru tertanggal 6 November 2017.

Jeprut adalah Perlawanan

 

PENARI, Ine Arini, saat tampil untuk Annual Jeprut #1, menuntut agar lahan bekas gedung Palaguna di kawasan alun-alun Bandung itu dijadikan Hutan Kota. (FOTO: Lin RN/Asep S)*

Oleh: Herry Dim

 JEPRUT itu apapun. Sementara, bagi saya, jeprut itu adalah perlawanan.

Disebut sebagai apapun karena sebagai perilaku (seni), jeprut tidak bermula dari definisi dan bahkan dalam berbagai hal dimulai dengan “menolak” segala definisi (seni) yang telah ada. Di dalamnya dan sampai sejauh ini, pelaku-pelakunya bisa berasal dari perupa, teatrawan, penari, pemusik, penyair. Tapi presentasi atau pun representasinya sudah tidak bisa lagi disebut sebagai sajian dalam satuan rupa, teater, tari, musik, atau pun syair; dan bahkan tidak juga bisa diartikan sebagai gabungan atau penjumlahan dari itu semua. Citra-citra dari asalinya (rupa, teater, tari, musik, teks, bahkan multimedia) memang kerap masih menjadi tanda dan/atau masih teridentifikasi, namun umumnya tidaklah hadir dalam salasatu atau pun gabungan kebakuan “ruang-ruang” tersebut. Jeprut pada gilirannya tak lain merupakan seni yang mandiri.

Pada masa-masa awal pertumbuhannya antara tahun 1980an (bahkan sesungguhnya sudah menggejala pada 1970an), jeprut sering disandingkan dengan fenomena “happening art” yang digerakan oleh aktivis “Dada” mulai pada 1950an. Beberapa tandanya seperti lukis, syair, musik, tari, dan teater pun memang menjadi cirinya. Bedanya, “happening art” cenderung masih dilandasi kesadaran tinggi bahwa yang disajikannya itu “pertunjukan,” tak heran jika pada masanya masih memilih ruang atau arsitektur tertentu bahkan dengan sadar melakukan penataan sistem cahaya. Sementara jeprut relatif tak mempedulikan itu, ia bisa hadir di tempat “mongkleng” (gelap gulita) dan hanya dengan sedikit pencahayaan beberapa “cempor” (lentera), tak juga memilih tempat seperti contohnya sungai yang polutan pun bisa digunakannya.  

Dalam hal “ketakpedulian” akan media dan ruang serta keterbukaannya bagi siapapun, agak dekat juga dengan gerakan “Fluxus” yang merupakan bagian dari gerakan avant-garde. Jeprut pun relatif sangat terbuka, tak hanya menjadi tempat bagi yang belatarkan rupa, teater, tari, musik, teks, dan multimedia melainkan terbuka untuk dimasuki oleh siapapun dengan latar-belakangnya masing-masing. Maka bisa beserta personal peneliti atau lembaga lingkungan hidup, politisi, agamawan/rohaniawan, dan sebagainya. “Setiap orang adalah seniman” (everyone is an artist) seperti yang dicetuskan Joseph Beuys dan kemudian menjadi “keimanan seni”nya Fluxus pun berbayang di hampir setiap gerakan jeprut. Ini pula yang mengantar kepada pengertian “jeprut itu bisa apapun,” anything goes.

Mengingat dunia sejak perkiraan pertengahan tahun 1980an itu mulai tumbuh menjadi “desa elektronik global” (the global electronic village) dengan masing-masing penghuninya bisa saling terhubung dalam tempo yang jauh lebih cepat dari sebelumnya, maka lintas-informasi, lintas-fenomena, lintas-seni, lintas-budaya pun berlangsung dalam percepatan yang tinggi. Saling pengaruh dan saling akses ihwal seni dan fenomenanya menjadi sangat terbuka. Kawan-kawan “jepruter” yang sebagian besar di antaranya adalah “anak sekolahan,” rasanya tak terhindarkan dari “gaul gagas” di “desa baru” yang saling-terhubung secara elektornis lantas mendorong pula kesaling-terhubungan tubuh yang kemudian menjadi “gaul karya.”

Ah, tapi di bawah matahari ini sesungguhnya tidak ada yang baru. La jadidu tahtasy syamsi, demikian kata pepatah Arab atau “tidak ada yang baru di bawah matahari, semua terulang kembali” seperti tertera di dalam Injil (Pengkhotbah 1:9), atau “if there be nothing new” seperti termaktub pada bait awal Sonneta 59 Shakespeare, dan Wing Kardjo di dalam salasatu haiku-nya yang berjudul “Simulacra” menulis: Hidup imitasi dari / sekian imitasi. Tak baru / di bawah matahari.

Saling terhubung dan saling pengaruh telah terjadi sejak awal mula manusia dan kebudayaannya ini meng”ada.” Maka saling-sua budaya itu tak hanya terjadi pada Paul Gauguin di Tahiti pada 1890an, lazim juga terjadi pada Van Gogh (seperti diungkapkan dalam suratnya kepada saudaranya, Theo) yang terkagum-kagum dan kemudian “belajar” pada ukiyo-e atau seni cetak cukil kayu Jepang, Picasso yang dipengaruhi topeng Afrika, Antonin Artaud yang dirasuki teater Bali dan bahkan kemudian membuka babak baru yang disebut avant-garde. Tambah ke sini “gaul” seperti itu kian panjang, Jackson Pollock dan Mark Rothko untuk sekadar menyebut diantaranya yang “belajar” kepada Zen Buddhisme hingga membentuk gerakan ekspresinonisme Amerika.

Maka yang menjadi menarik di dalam seni di kemudian hari bukanlah pada siapa yang lebih dahulu dan mana yang terpengaruh, melainkan pada perkara-perkara bagaimana seni itu hadir di tengah-tengah masyarakatnya. Ini pula yang merupakan akhir dari “Critique of Judgment” Kant dan pengikutnya (Kantianisme). Pencapaian seni tidak lagi didasarkan pada timbangan atau penghakiman nilai berdasarkan baik atau buruk, indah atau tak indah, agung (adiluhung) atau dunia cacah. Kelak runtuh pula batas-batas klasik atau modern, Barat atau Timur, kontekstual atau universal, seni maskulin atau feminin, tokoh atau bukan tokoh, dan seterusnya.

Seni menjadi bergeser kepada kehadiran (present) atau pun penghadiran (represent) atas segala hal yang bersinggungan dengan pelaku (seniman)nya. Andai kata pun “Critique of  Judgment” sepertinya masih terasa ada, umumnya memang “dipertahankan” oleh dunia pasar sebab ada kecemasan akan terganggunya harga jual “old master” yang artinya bisa berkenaan dengan kegoncangan yang luar biasa di berbagai hal. Terakhir adalah pada pilihan tempat bagi presentasi atau pun representasinya; meski jeprut bisa hadir pada kenduri-kenduri formal di galeri-galeri, museum, atau keagungan kuil-kuil seni lainnya – tapi pada dasarnya jeprut lebih berkehendak tampil dimanapun. Seperti halnya teater avant-garde atau teater absurd yang dirumuskan Martin Esslin bahwa teater mutahir berkeinginan besar untuk bisa hadir kembali di tengah-tengah masyarakatnya. Ya, tulis Esslin, teater kembali menjadi ritus. Namun, lanjutnya, meski adakala masih membawa citra-citra ritus purbawi tapi yang dihampiri sesungguhnya kerumunan atau ritus-ritus mutahir seperti halnya kerumunan peristiwa sepakbola, politik, atau pun aksi-aksi sosial.

Itu sekadar gambaran ringkas bahwa jeprut adalah apapun. Lantas, bagaimana dengan jeprut sebagai perlawanan?

Jawabnya, mau tak mau, harus dengan menengok genealogi atau sui generisnya sebagaimana berikut ini.

 

Sui Generis Jeprut

Prinsip-prinsip “hadir,” “setiap orang adalah seniman,” dan “apapun” yang menjadi landasan jeprut atau pun “seni baru” pada umumnya, itu menjadi menarik dalam sejumlah hal.

Prinsip “hadir” menodorng seniman keluar dari studio atau ruang pribadinya untuk kembali melihat bahkan hadir menjadi bagian dari dunia dan kehidupan sekelilingnya. Seniman tidak lagi berada di kuil-kuil seni atau pun kemegahan yang dibangunnya demi “jaim” bahwa ia orang “yang disucikan dalam hal seni” dan menjadikan kuilnya itu untuk merenung-renung agar menemukan ilham keadiluhungan seni, melainkan turun ke jalan, ke tempat-tempat buruh bekerja, bersatu dengan petani atau pun nelayan. Sawah, misalnya, tidak lagi dipandang dari kejauhan sebagai pemandangan eksotis dengan padi hijau atau menguning dilatari gunung dan alur sungai yang elok; kini, meski seniman tak harus dari/menjadi petani maka sekurang-kurangnya sawah itu menjadi wilayah empirik sekaligus (semacam) studi, maka lumpur sawah yang mengotori kaki hingga seluruh tubuh, alat kerja, bahkan kerbau sebagai kerabat untuk membajak itu mejadi hal yang teralami ketimbang dipandangi. Demikian halnya dengan ngarai dan sungai, ia tak lagi sebagai objek yang dipandangi sambil berucap “elok nian kelok dan alur sungai itu” lantas melukiskannya; kini, senimannya malah “ancrub” (turun ke sungai) dan menyusurinya sepanjang ia sanggup. Maka bukan lagi keelokan yang dijumpai melainkan sungai yang sudah sangat tercemar, bau busuk yang menyengat, tak menunjukan lagi kehidupan ikan, dan tentu saja jauh dari bening [lihat catatan lain: Herry Dim, “Prinsip ‘Achtung’ dan ‘Tolak Bala’ pada Seni Kita”].

Tisna Sanjaya bersama komunitas Ke’ruh (Isa Perkasa, Rahmat Jabaril, Wawan S Husin, dll), kerap melakukan jeprut di sungai-sungai Cikapundung, Citarum, hingga Bengawan Solo. Setidaknya tercatat jeprut “Doa Sumber Mata Air Cikapundung untuk Mandela,” kemudian juga semacam “doa” melarung segala kotoran dalam rangka proses pemilihan presiden RI 2014, dan lagi-lagi “doa” untuk negeri yang dilakukan di Bengawan Solo yang kesemuanya berlangsung antara tahun 2013 - 2014. Jauh sebelumnya, 1997, adalah karya “Rakit” memenuhi lebaran sungai Ciliwung sekira 16 m dengan susunan sejumlah rakit yang panjangnya tak kurang dari 32 m. Karya yang bermula dari penulis (Herry Dim) tersebut kemudian dikerjakan bersama (alm) Hendrawan Riyanto lantas melebar secara emansipatoris hingga akhirnya menjadi karya bersama dengan Endo Suanda, Deden Sambas, Sulasmoro, dan sejumlah ahli bambu yang didatangkan dari Bandung untuk mengerjakannya. Manakala karya tersebut “sudah menjadi,” setiap hari/malamnya, sepanjang berlangsungnya “Festival Istiqlal II,” menjadi “pentas” yang diisi oleh musik Harry Roesli, dkk., Putu Wijaya, Rendra, Tony Broer, Ine Arini, Ikranagara, Sitok Srengenge, Marjorie Suanda, Wawan S. Husin, dll. Pada saat itu pula kata sambung “daripada” yang suatu saat menjadi semacam “semiotika kekuasaan” mulai secara terbuka dilontarkan bahkan melalui pengeras suara bersama musiknya Harry Roesli. Padahal festivalnya itu sendiri disponsori oleh regim yang saat itu sedang berkuasa.

Prinsip hadir dengan sendirinya mendorong setiap jepruter untuk bersinggungan dengan masyarakat dan lingkungannya. Dorongan inilah yang memunculkan prinsip yang kedua yaitu “setiap orang adalah seniman.” Peristiwa seni jeprut menjadi sangat emansipatoris, menjadi terbuka bagi kalangan apapun di luar profesi seni, bahkan terbuka pula bagi keterlibatan masyarakat umum. Ini yang kemudian menjadikan peristiwa jeprut kerap menjadi semacam ritus baru. 

Pertanyaan kita sekarang: apa kiranya yang mendorong lahirnya jeprut di kalangan seniman Bandung?

Itu, sesungguhnya, merupakan pertanyaan yang seyogianya dikejar dengan serangkaian kerja genealogis berupa kajian sejak tentang “keluarga,” penelusuran jalur keturunan, serta sejarah atau silsilah dari setiap pelakunya. Jika serangkaian kajian tersebut dilakukan, saya yakin, akan mengantar kepada pembuktian bahwa jeprut itu sui generis (sejatinya) seni baru yang lahir atau dilahirkan oleh seniman Bandung dan kemudian menjadi semacam gerakan seni. Ia dilahirkan oleh dan/atau reaksinya terhadap keadaan sosial, politik, ekonomi, dan juga kerangkeng estetik. Gerakan-gerakan happening art dan Fluxus seperti telah disebut di atas, itu akhirnya merupakan bagian kecil sebab situasi tempat lahirnya sui generis jeprut justru menjadi pendorong yang lebih besar.

Yang disebut situasi sui generis jeprut itu tentu saja keadaan Indonesia, suatu keadaan yang demikian mencekam tapi sekaligus begitu membuai, ya, semacam dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Mencekam karena suasana penuh dengan represi yang terbuka atau pun digerakan oleh pusat kekuasaan secara terselubung. Tekanan tersebut dibelakukan demi konsep “pembangunan” yang harus berjalan lancar dan/atau tak boleh ada gangguan apapun. Hasil pembangunan memang menggiurkan, terutama ditandai dengan pesatnya pembangunan gedung-gedung di pusat pemerintahan, Jakarta. Gaya hidup kemapanan dan kenyamanan diciptakan di pusat dengan mengabaikan bagian lain dari Indonesia yang lebih besar. Gaya hidup baru tersebut antara lain dijadikan sebagai tanda keberhasilan pembangunan. Bersamaan dengan berlangsungnya semangat pembangunan, antara lain, adalah sebuah kelompok diskusi yang bernama “Kelompok Sepuluh” yang melakukan diskusi-diskusi dengan cara bergerilya dari rumah ke rumah. Kelompok ini adakalanya menyelenggarakan pembahasan yang menyuruk kepada pembicaraan seni (sastra, teater, senirupa) an sich tapi kerap juga melakukan pembahasan mendalam seputar politik, ekonomi, dan kebudayaan Indonesia secara menyeluruh.

Hampir semua eksponen “Kelompok Sepuluh” itu adalah pekerja pers dan/atau setidaknya berkait dengan kehidupan pers, sastrawan, seniman, aktivis kampus, dan dosen. Tapi selama itu pula tak seluruh makalah dan pembicaraan diskusi bisa dimaklumatkan melalui media-media tempat mereka bekerja. Beberapa teks yang lolos (antara lain melalui H.U. Pikiran Rakyat) adalah tulisan atau pun reportase diskusi yang dianggap “aman,” sementara yang dianggap “tak aman” dibiarkan berkembang di dalam kepala masing-masing atau adakalanya bocor memalui forum-forum pembicaraan lain.

Di antara “yang tak aman” itu antara lain dibicarakan bahwa keberhasilan pembangunan itu tak lain merupakan keberhasilan semu dan/atau bukanlah pembangunan yang berdasarkan daya sendiri melainkan bersumberkan kepada dana pinjaman dari IGGI (Inter-Governmental Group on-Indonesia), yaitu suatu kelompok negara-negara maju dan juga lembaga-lembaga internasional yang memberikan pinjaman kepada Indonesia untuk membiayai pembangunan. Lembaga ini didirikan pada tahun 1967 dan pusat kegiatannya di Den Haag, Belanda.

Sebagai catatan saja, bahwa jejak utang beserta bunga atas nama “pembangunan” itu masih terasa menjerat leher hampir seluruh rakyat Indonesia yang tergolong miskin hingga saat tulisan ini disusun, bahkan kian membuat sulit bernafas karena ditambah lagi dengan utang baru dari Bank Dunia atau pun negara/lembaga donor lainnya.

Dana utang tersebut menjadi lebih menyakitkan karena dikelola dengan gagasan Trickle Down Effect (TDE) yang dirancang sejumlah teknokrat dan ekonom regim Soeharto. TDE, saat itu, dianggap sebagai sistem perekonomian paling ideal untuk memajukan perekonomian bangsa. Pola ekonominya dimulai dengan menyejahterakan level atas untuk kemudian ‘dibayangkan’ akan menetes ke level paling bawah. Tapi pada kenyataannya TDE hanya menghasilkan kartel-kartel dan konglomerasi yang berkisar di seputar pusat kekuasaan. Hasilnya antara lain korupsi dan manipulasi pembangunan yang terjadi di mana-mana, semisal penguasaan atas hutan, tambang, dan aneka monopoli perdagangan pada kalangan tertentu. Rakyat sama sekali tak pernah mendapatkan tetesan TDE bahkan sebaliknya menanggung beban utang yang berkepanjangan.

Seluruh jalur kritik atas kebobrokan pembangunan itu dibikin mampet secara sistematis, tanda-tandanya terdapat pada simbol-simbol represif semisal pengultusan kata-kata stabilitas, subversi, bahaya laten komunis, dan sebagainya. Itu setara dengan efeumisme semisal kata “kritik membangun” yang padahal menjadi alat untuk menindas kritisisme. Kontrol negara dilakukan atas media yang lazimnya menjadi ruang kritik publik melalui pensaktian SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) di tangan menteri penerangan. Media yang terbit tanpa SIUPP dianggap media liar dan boleh diberangus setiap saat, sementara media ber-SIUPP senantiasa hidup dalam kecemasan karena pencabutan SIUPP itu sama dengan kematian.     

Itu sekadar gambaran teramat ringkas saja. Tegasnya situasi itu pula yang dirasakan sejumlah seniman Bandung.

“Kudu kumaha deui atuh urang teh?” (Jadi harus bagaimana lagi kita ini?) Demikian salasatu saja kalimat yang pernah dilontarkan (almarhum) Harry Roesli untuk menandakan bahwa hampir seluruh perangkat seni “macet” alias tak berdaya di hadapan kekuasaan. Sejumlah pentas konvensional memang masih terus dilakukan. Suyatna Anirun, misalnya, mementaskan “Badak-badak” berdasar naskah Eugene Ionesico tapi tak berimpak apa-apa karena dunia di luar dirinya tetaplah bermuka dan berkulit badak. Ine Arini yang sejak usia 10 tahun menggeluti tari tradisi, meski kelak hingga melewati usia 60 tetap menari dan mengajarkan tari tradisi, merasa ada yang tak terwadahi demi memperjuangkan gelegak keperempuannya. Tisna Sanjaya yang sesungguhnya “canggih” dalam hal penguasaan seni grafis merasa tak cukup bicara lewat karya datar yang tergantung di dinding, maka pada peristiwa “24 Jam Menolak Breidel” (yang dirancang Herry Dim, Harry Roesli, dan Dieter Mack) ia angkut seluruh peralatan kerjanya ke ruang publik untuk menjadi bagian aksi jeprutnya. Isa Perkasa yang sangat pandai menggambar merasa tak cukup lagi menggambar sosok yang sedang memakan bendera merah putih, demi menunjukan kecintaan sekaligus keperihannya atas nasib negeri maka ia presentasikan secara langsung adegan dirinya memakan bendera merah putih di hadapan publik yang menghadiri acara tahilan untuk Harry Roesli dan memperingati 100 hari wafatnya Munir di YPK. Pun Rahmat Jabaril yang sesungguhnya pelukis itu tidak lagi melukis kepala babi melainkan menghadirkan kepala babi secara langsung sepanjang pameran di YPK hingga membusuk. “Dalam lukisan tak akan pernah muncul bau busuknya sebagai semiotik kebusukan pemerintahan negeri ini,” katanya.

Ringkas hikayat, jeprut lahir menerobos kebuntuan situasi sosial, politik, dan ekonomi; pada saat yang bersamaan ia pun melakukan bocoran terhadap kemacetan estetik. Agak jauh sebelum istilah jeprut meng”ada,” sejumlah seniman yang merasakan kepengapan tersebut telah melakukan kegiatan-kegiatan “mahiwal,” di antaranya pada tahun 1988 adalah kelompok Sumber Waras, di dalamnya adalah Isa Perkasa, Arahmayani, Marintan Sirait, Diyanto, Tiarma, Sony Coa, dll. Pada tahun 1989 adalah kelompok Perengkel Jahe (Isa Perkasa, Putu, Mutaqin, Jali, Yudi Yudoyoko, dll.). Tahun 1994 ada kelompok Nyeuneu Nyeni (Heru Hikayat, Gustaf Hariman Iskandar, Gusbarlian). 1996 kelompok Perengkel Jahe (Isa Perkasa, Gusbarlian, Nandang Gawe, dll) aktif kembali. Pada saat bersamaan pola-pola olah sukma dan olah tubuh pada acting course STB (Studiklub Teater Bandung) menjadi lebih mengedepan karena (mungkin) seperti menjadi celah bocoran bagi segenap ghirah keinginan untuk keluar dari formalisme. Di sini, rasanya, Tisna Sanjaya mulai tumbuh yang antara lain mengantar dirinya membuat instalasi “Ngadu Bagong.” Demikian halnya Marintan Sirait yang sudah punya bekal dari Sumber Waras, banyak melakukan kegiatan “mahiwal” yang berpusat pada pengolahan diri yang sedalam-dalamnya.   

Suyatna Anirun yang juga mengajar pada generasi awal jurusan teater yang didirikan pada 1978 di ASTI (kini STSI), pun membawa tradisi olah sukma dan olah tubuh sebagai metoda pengajaran keaktoran. Sejauh yang saya ingat, adalah Sistriaji, Rachman Sabur, dan penulis sendiri menjadi “anggota” yang paling antusias dan kemudian membuat karya-karya “mahiwal” untuk kebutuhan formal akademik atau pun karya lepas secara bersama-sama. Belakangan adalah pula Endo Suanda yang mengajar dan menambah “kegilaan” kami, berikutnya adalah F.X. Widaryanto yang baru pulang dari AS memutar nomor-nomor dari Philip Glass untuk kemudian kami respon dengan gerak “tak berbudaya,” “purbawi,” “keluar dari kelaziman,” demikian istilah-istlah yang kerap diucapkan. Karena perilaku “tak berbudaya” ini kemudian bocor dan/atau hadir di ruang publik (antara lain pada peristiwa GFAM, Gerakan Film Anak Muda, FFI 1985), saat itu pula sebutan “perengkel jahe” kian santer diucapkan. Kadang dalam nada cemooh seperti sering dialamatkan kepada Ine Arini, atau sekurang-kurangnya dalam nada tanya “nanaonan eta teh?”           

Bocoran “mahiwal” pada gilirannya semakin keluar dari sarang untuk memasuki ruang-ruang publik. Pada saat itu pula, hemat saya, gerakan ini memulai dirinya menjadi semacam “pernyataan.” Diantaranya adalah Arahmaiani yang membebat pohon dengan kain verband dan kembang (tanpa paku) sepanjang jl Supratman, "proses untuk menjadi" bersama Harry Roesli menjadi “ritus senirupa – senirupa ritus,” “metateater,” “rakit,” “opera tusuk gigi,” “24 Jam Menolak Breidel,” “Ladang Mengerang” di pelataran tanah kosong rumah Tisna Sanjaya, “Ruwatan Bumi” di Studio Pohaci yang tak henti mendapat “terror” telefon, “Puitika Sampah” di CCF (kini IFI), bahkan di acara resmi pernikahan Harry Pochang, dll.

Tibalah pada acara, saya lupa entah saat sunatan Zico Albaiquni atau acara perkawinan Edi Purnawadi, saya menulis sebagai kado yang secara tegas memakai judul “jeprut” dan menawarkan “Lingkung Seni Jeprut Jaya” sebagai sebutan bagi komunitas “mahiwal” yang telah tumbuh itu.

Istilah “jeprut” itu sendiri saya pungut dari pernyataan Molly Agustina yang suatu ketika melihat suaminya, Tisna Sanjaya, melakukan kegiatan “mahiwal.” Sambil menatap kelakuan sang suami, Molly berkata: “Tah si akang tos ngajeprut deui bae” (tuh suamiku sudah jeprut lagi).

Seperti yang saya ungkapkan di dalam tulisan kado (yang mungkin telah hilang) tersebut, padanan terdekat dan harfiah atas kata “jeprut” adalah manakala lampu (bohlam) tiba-tiba putus. Sementara kata “jeprut” atau “ngajeprut” dalam percakapan bahasa Sunda itu kerap dialamatkan kepada seseorang yang tiba-tiba terganggu pikiran atau pun kejiwaannya. Saya sendiri jatuh cinta kepada istilah tersebut karena tak jauh dari saat itu saya pun tengah membaca sebuah artikel di majalah Intisari, di sana ada uraian ilmiah populer dari hasil penelitian terhadap van Gogh dan Salvador Dali. Artikel tersebut menyebutkan (bahkan rasanya menjadi judul) bahwa begitu tipis batas antara “kegilaan” dan “kejeniusan.” Dari urut-urutan itu pula kemudian saya senantiasa membedakan antara “kegilaan” dengan “ketidakwarasan.”

Tanpa maksud membuat definisi, habitus jeprut, paling tidak sampai dengan catatan ini disusun, kiranya adalah kegilaan untuk melakukan perlawanan terhadap “kemandegan” dan apalagi kebobrokan yang terjadi secara sosial, politik, ekonomi, atau pun estetik. Berkenaan dengan ini, maka saya sering dibuat kagum oleh jeprutnya Wawan S. Husin. Bayangkan manakala agama-agama mengalami pembekuan dan/atau bukan sebaliknya menjadi tempat untuk saling memperluas diri, membentuk manusia menjadi jembar, shaleh secara religius sekaligus sosial, tempat pembebasan rohani; sehingga agama menjadi terjebak di dalam formalisme, kaku, sulit bahkan tegang dalam bertutur sapa dengan yang berbeda – Wawan S Husin kerap “ngajeprut” dengan “doa” yang bersumberkan dari aneka agama/kepercayaan. Itu adalah perlawanan terhadap kebekuan, kekakuan, dan ketegangan tadi. Doa menjadi manusiawi kembali, manusia menjadi kembali saling-terhubung meski satu sama lain berasal dari sumber dan kepercayaan yang berbeda.

Jeprut memungkinkan untuk itu!

Ex-Palaguna Jadikan Hutan Kota!

 

Oleh: Herry Dim

Tindakan mengejar keuntungan dengan mengorbankan alam dan peradaban, bukanlah pembangunan melainkan perusakan. Hal ini tidak boleh dibiarkan, karena peradaban Suku Naga lebih matang dan dewasa daripada peradaban yang akan dipaksakan kepada mereka.

(Rendra, petikan dialog pada naskah "Kisah Perjuangan Suku Naga," manuskrip, Yogya, 19 Juli 1975)

KAMIS, 8 Desember 2016, kami duduk bersama dengan Tim Cagar Budaya (TCB) kota Bandung untuk membincangkan lahan bekas gedung Palaguna yang terletak di pusat kota, tepatnya di kawasan alun-alun Bandung. Pertemuan yang berlangsung di sebuah hotel, itu berjarak dua tahun dengan aksi seni “Beri Kami Paru-paru Bukan Mall dan Pertokoan” in situ ex-Palaguna, 2 November 2014, sebagai bagian dari rangkaian Annual Jeprut #1 dengan kurator Tisna Sanjaya.

Di dalam pertemuan dengan TCB kota Bandung, suara Annual Jeprut #1 dua tahun lalu itu pun muncul kembali. Di sana, sejumlah seniman beserta para aktivis lingkungan hidup, antara lain meredih (meminta dengan sangat) agar lahan ex-Palaguna itu dijadikan hutan kota. Harapan tersebut, tentu saja, arahnya ditujukan kepada pemerintah kota (sebagai pemegang regulasi perizinan) dan pemerintah provinsi Jawab Barat sebagai pemilik aset atas lahan tersebut. Sempat pula tersampaikan bahwa seniman manakala melakukan “aksi” dua tahun lalu, itu bukanlah dalam rangka pupujieun (harapan ingin dapat pujian), bukan pula mawa karep sorangan (hanya mengikuti keinginan dan/atau kesukaan sendiri tanpa menimbang yang lain). Itu dilakukan semata-mata karena cinta kepada kota Bandung, demi wibawa kota Bandung sendiri, dan demi sehatnya warga kota Bandung baik secara budaya atau pun jasmaninya. Cinta yang disampaikan demi kota Bandung, itu pun bukanlah “cinta buta” mengingat di belakangnya adalah landasan dengan pandangan ke masa buhun (masa lalu), pandangan kekinian yang berkenaan dengan perkembangan pusat kota Bandung dari waktu ke waktu, atau pun ke masa depan.

Seluruh Kota Niaga di Dunia

Memiliki Hutan Kota

KAMI, sejumlah seniman Bandung, bahkan memikirkan pula kawasan alun-alun Bandung itu sebagai kawasan niaga, dan tentu sangat berharap agar berkembang kian baik demi menyangga perekonomian kota Bandung. Tapi, pertanyaannya, apakah betul demi menyangga perekonomian tersebut itu hanya ada satu-satunya jalan yaitu dengan membangun dan menambah kembali pertokoan dan sejenisnya?

Menyangga kehidupan perniagaan, dalam kategori posisi hubungan pemerintah dan masyarakatnya, kiranya tidaklah tepat jika pengertiannya adalah ikut-ikutan membangun toko dan apalagi ikut berdagang. Pun akan segera terlihat sebagai pemerintahan yang tidak bijaksana jika kewenangan dan kepemilikan asetnya itu dijual atau disewakan kepada pemodal yang kemudian setali tiga uang membangun pertokoan atau sarana niaga lainnya. Sejatinya tugas pemerintah itu justru harus mampu menciptakan kenyamanan, kehidupan yang lebih manusiawi, dan rasa aman; sehingga belanja atau berniaga di suatu kawasan itu menjadi terasa indah, berkesan, dan/atau barang-barang yang dibeli di kawasan tersebut “terasa” (dalam tanda petik) lebih berarti ketimbang dibeli di tempat lain.

Konsep pusat niaga yang berarti, kini relatif menjadi acuan umum kota-kota niaga di dunia. Sebut misalnya Tokyo yang demikian sibuk, bahkan di area metropolitannya terus-menerus ditanami pohon dan berbagai tanaman urban. Hong Kong mengembangkan program pengendalian erosi tanah, memperbaiki daerah lahan kritis di pinggiran perkotaan, sekaligus meningkatkan tempat-tempat rekreasi ekologis. Singapura memang sejak pertumbuhannya telah menanamkan kebijakan hutan kota (urban forestry policies) sehingga dikenal sebagai ‘kota tropis yang unggul dan hijau.’ Shanghai yang semula dikungkung masalah pencemaran udara, kini mengembangkan moda-moda hutan kota (Urban Forests) bahkan telah berhasil membangun taman baru di pusat kota. Sydney yang semula mengalami masalah pencemaran pesisir karena perkembangannya yang pesat, maka melakukan kontrol pesisir dan konservasi air. Pemerintahannya bahkan memberlakukan reformasi harga air, dan melibatkan masyarakat dalam menjalankan strategi lingkungan. Dubai, tidaklah kalah menarik, antara lain mengembangkan prinsip-prinsip etik lingkungan hidup yang berlaku di dalam ajaran Islam. Demikian sekadar contoh-contoh alakadarnya. 

Beri Kami Paru-paru

Kalangan geolog dan antropolog memperkenalkan istilah "Mangkuk Purba Cekungan Bandung," yaitu bentukan bumi ratusan ribu tahun lalu. Bentangan cekungan Bandung berbentuk elips dengan arah timur tenggara-barat laut, dimulai dari Nagreg di sebelah timur sampai ke Padalarang di sebelah barat. Jarak horizontal cekungan sekitar 60 kilometer. Adapun jarak utara-selatan sekitar 40 kilometer.

Di manakah kira-kira titik pusat dari cekungan itu? Jawaban ilmiahnya baik kita serahkan saja kepada para pakarnya. Catatan ini hanya berkehendak menyatakan: mestinya titik pusat cekungan Bandung itu bukanlah tempat samanea (bukan tempat sembarangan), berkenaan dengan itu sesepuh kita zaman dulu mengingatkan:

Sumur Bandung méré karahayuan ka rahayat Bandung.

Sumur Bandung méré karahayuan ka dayeuh Bandung.

Sumur Bandung kahayuning dayeuh Bandung.

Kalaupun Daendels menancapkan tongkat dan berharap di sana tumbuh kota, tampaknya pada dia pula kesalahan awal terjadi. Ketika ia menyatakan “Zorg, dat als ik terug kom hier een stad is gebouwd!” (Usahakan, bila aku datang kembali ke sini, sebuah kota telah dibangun!), ia tak memperhitungkan adanya semacam "tanah larangan" yang seyogianya dijaga. Kesalahan Daendels berikutnya diikuti oleh Prof. Charles Prosper Wolff Schoemaker, dan berlanjut pada masa “kegilaan” bioskop di masa awal tumbuhnya perfilman. Rujukan tata-kota dari masa ke masa pun umumnya berlandas pada masa “kegilaan” bioskop, hampir tak ada yang menyinggung bahwa di sana ada tempat yang tidak samanea bernama Sumur Bandung.  

Sebagai penutup, perubahan terakhir alun-alun Bandung terjadi pada tahun 2001, di masa pemerintahan H.A.A Tarmana yang kelak berlanjut di masa Walikota Bandung H. Dada Rosada, M.Si. dan Gubernur Jawa Barat, Drs. H. Danny Setiawan, M.Si. Saat itu Masjid Raya Bandung diperluas, alun-alun diubah jadi berbeton dan di bawahnya dibangun 2 lantai area parkir, diresmikan pada 4 Juni 2003. Pertanyaannya: kemana perginya air yang seharusnya meresap di alun-alun? Mengapa tak segera disediakan penggantinya sebagai area resapan dan paru-paru kota Bandung?

(Herry Dim, pelukis, eseis, pengamat kebudayaan, tinggal di kota Bandung)*

 

Sajak Sunda #SaveXPalaguna

waktu tara ngabohong

sakedap deui kami baris mulang ka alam kubur

mun ayeuna meredih tilas palaguna

sangkan ngajadi taman asri paniisan

éstu lain pikeun kami anu rék maot

meredih sotéh ku deudeuh ka bandung

ku nyaah ka anak-incu

sangkan kabéh tumuwuh ngajadi manusa

ulah teuing ukur ngajadi jelema

enya di dinya pisan

aya anu kasebat sumur bandung

kukituna ras ka kecap pusaka kalayan dunga

ti Radén Adipati Wiranata Kusumah II:

Sumur Bandung méré karahayuan ka Dayeuh Bandung

Sumur Bandung kahayuning Dayeuh Bandung

piraku téh teuing rék digadabah deui?

kapan tos kabuktosan

dijieun naon baé ogé

di éta wewengkon moal ngajadi nanaon

anggur urus ci nyusu sumur bandung

anggur urus cikapundung ulah teuing tepi ka pundung

walungan jeung ci nyusu baturna lain gedong beton

walungan jeung ci nyusu ilaharna sakahirupan jeung tutuwuhan

hirup bareng méré karahayuan

Cibolerang, 2 2 2017

hd

 

Pusat Kota Bandung Perlu Hutan?

 Oleh: Herry Dim 

Tindakan mengejar keuntungan dengan mengorbankan alam dan peradaban, bukanlah pembangunan melainkan perusakan. Hal ini tidak boleh dibiarkan, karena peradaban Suku Naga lebih matang dan dewasa daripada peradaban yang akan dipaksakan kepada mereka.

(Rendra, petikan dialog pada naskah "Kisah Perjuangan Suku Naga," manuskrip, Yogya, 19 Juli 1975) 

Area hijau di tengah adalah titik alun-alun barat, itu pun berupa rumput sintetik yang berarti hijau artifial. #saveXpalaguna

IZINKAN tulisan ini hendak memulai dengan pertanyaan: perlukah “hutan kota” di pusat kota Bandung?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, di zaman sekarang ini, kiranya tidaklah rumit. Setiap orang yang memegang ponsel cerdas, kini, bisa segera melihat kenyataan langsung melalui layanan peta google atau semacamnya. Setelah itu, tidaklah perlu pula dimulai dengan kerumitan teoritik sebab dengan pandangan awam pun akan segera terjawab, bahwa kawasan pusat kota Bandung yang berorientasi ke alun-alun itu sudah demikian padat. Nyata sudah penuh dengan bangunan. Satu-satunya yang masih tampak hijau adalah area alun-alun, itu pun seperti dimaklumi oleh hampir seluruh penduduk kota Bandung, hijaunya bersifat artifisial, bukan hijau yang sebenarnya melainkan dihijaukan dengan rumput sintetik.

Bermula pada perubahan terakhir alun-alun Bandung yang terjadi pada tahun 2001, yaitu di masa pemerintahan H.A.A Tarmana yang kelak berlanjut di masa Walikota Bandung H. Dada Rosada, M.Si. dan Gubernur Jawa Barat, Drs. H. Danny Setiawan, M.Si., saat itu Masjid Raya Bandung diperluas, alun-alun diubah jadi berbeton dan di bawahnya dibangun 2 lantai area parkir, diresmikan pada 4 Juni 2003. Penghamparan rumput artifisial merupakan inisiatif walikota terkini, Ridwan Kamil, dengan alasan beton yang kini menjadi penyangga alun-alun, bagaimanapun, tak akan menjadi tempat tumbuhnya rumput secara alamiah. Maka sejak 2014/15 wajah pelataran alun-alun Bandung pun berubah.

Lingkungan Kota-kota di Dunia

Lintasan pembuka di atas, itu sekadar untuk menyingkap gambaran bahwa sejatinya kawasan alun-alun itu sudah tidak memiliki lagi ruang terbuka hijau, kecuali sedikit saja di pelataran Pendopo Kota Bandung yang terletak di sebelah selatan alun-alun. Keadaannya sudah nyata mengkhawatirkan (untuk tidak dikatakan sudah gawat).

Ledakan perkembangan kota yang terjadi di Bandung sesungguhnya tidaklah menyendiri melainkan telah menjadi perkara kota-kota di seluruh dunia. Kegawatan tersebut mendorong PBB melalui SGD (Keberhasilan Pembangunan Berkelanjutan), menyelenggarakan konferensi besar demi masa depan kota-kota dunia, September 2015, yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Habitat III. Seluruh delegasi merumuskan kerangka kerja baru yang akan mengatur dunia berdasar diskursus pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dengan menyusun ulang perencanaan dan pengelolaan yang laik huni. Rumusan tersebut  menjadi kesepakatan yang disetujui 193 negara anggota PBB. Habitat III pada gilirannya diharapkan menjadi pedoman kerja para walikota, otoritas lokal dan regional, masyarakat sipil, komunitas-komunitas, dan para perencana kota. Sementara salasatu kerangka strategisnya itu sama atau saling-rujuk dengan Kesepakatan Hutan Internasional (The International Arrangement on Forests), Agenda 2030, dan Kesepakatan Paris yang menempatkan titik tekan pemaknaan “keberlanjutan” itu pada keberadaan hutan-hutan.

Baik berkait dengan kesepakatan di atas atau pun atas kesadaran sendiri, kota-kota di dunia pun bangkit seperti berlomba untuk memperbaiki diri. Sebut misalnya Tokyo yang demikian sibuk, bahkan di area metropolitannya terus-menerus ditanami pohon dan berbagai tanaman urban. Hong Kong mengembangkan program pengendalian erosi tanah, memperbaiki daerah lahan kritis di pinggiran perkotaan, sekaligus meningkatkan tempat-tempat rekreasi ekologis. Singapura memang sejak pertumbuhannya telah menanamkan kebijakan hutan kota (urban forestry policies) sehingga dengan yakin memaklumatkan diri sebagai ‘kota tropis yang unggul dan hijau.’ Shanghai yang semula dikungkung masalah pencemaran udara, kini mengembangkan moda hutan kota bahkan telah berhasil membangun taman baru di pusat kota. Sydney yang semula mengalami masalah pencemaran pesisir karena perkembangannya yang pesat, sejak 20 tahun terakhir melakukan kontrol pesisir dan konservasi air. Pemerintahannya bahkan memberlakukan reformasi harga air, dan melibatkan masyarakat dalam menjalankan strategi lingkungan. Dubai, tidaklah kalah menarik, antara lain mengembangkan prinsip-prinsip etik lingkungan hidup yang berlaku di dalam ajaran Islam.

CONTOH hutan kota di Hong Kong. #saveXpalaguna

Demikian sekadar contoh-contoh alakadarnya. Kota-kota yang disebut di atas itu tak lain merupakan kota niaga yang termasuk kategori tersibuk di dunia. Tapi kiranya mereka menyadari bahwa tak mungkin lagi mempertahankan apalagi mengembangkan perekonomian atau perdagangan jika tanpa memperhatikan keseimbangan habitatnya. Dunia kian menyadari bahwa hutan kota atau taman-taman alamiah, itu memiliki manfaat sosial-ekonomi, psikologis, rekreasi, dan kehidupan satwa.

Hutan Kota di Eks Palaguna

Pusat kota Bandung (kawasan alun-alun) pun tak jauh berbeda, sejak awal pertumbuhannya membentuk diri menjadi kawasan komersil atau kawasan perdagangan. Secara teoritik atau pun fakta kasat mata, kawasan alun-alun tampak nyata sudah terlalu padat, tak mungkin lagi menahan beban bangunan. Namun anehnya ada selentingan, bahwa pada lahan eks Palaguna akan dibangun kembali bangunan vertikal. Pemerintahan provinsi selaku pemilik aset dan pemerintahan kota selaku pemegang otoritas perizinan telah bergandengan dengan pemodal, mereka sudah bergerak untuk membangun mal, apartemen, dan rumah sakit.

Padahal, baik dari sisi alasan seperti terurai di atas atau pun berdasar sisi kesejarahan dan budaya, idealnya lahan eks Palaguna yang kebetulan kini telah rata dengan tanah itu dikembalikan menjadi “penyeimbang” kehidupan kota secara keseluruhan. Akan elok sekali jika di sana menjadi hutan atau taman kota, sekaligus menjadi wahana untuk “ngamumule” kembali sumur Bandung yang ditandai oleh Raden Adipati Wiranata Kusumah II pada 25 Mei 1811.

Raden Adipati Wiranata Kusumah II menerakan teks: Sumur Bandung méré karahayuan ka Dayeuh Bandung // Sumur Bandung kahayuning Dayeuh Bandung. Itu adalah teks pusaka, tak lain merupakan doa bagi kota Bandung dengan penanda berupa sumur Bandung. Untuk sementara penulis tidak menyertakan teks “ayana di Gedung PLN Bandung” yang kemungkinan besar merupakan tambahan, mengingat N.V. GBO yang kemudian menjadi gedung PLN tersebut baru berdiri/diresmikan pada 26 Oktober 1939.

Ada beberapa versi pendapat tentang letak sumur Bandung. Frances B. Affandy dan Andi Abubakar (2003), misalnya, menyebut sumur yang muncul dari jejak tancapan tongkat R.A.A Wiranatakusumah itu terletak di sebelah selatan Pendopo Kabupaten Bandung, ada pula pendapat bahwa sumur tersebut terletak di area bekas bangunan gedung Miramar yang kini telah kembali rata bersamaan dengan eks Palaguna, dan yang sementara ini paling dikenal yaitu di dalam bangunan gedung PLN.

Penulis, untuk sementara, berpihak kepada pendapat yang menyebut bahwa sumur Bandung itu terletak di area bekas bangunan gedung Miramar atau kawasan eks Palaguna sekarang ini. Dasar asumsinya bahwa R.A.A Wiranatakusumah menancapkan tongkat dan Daendels yang juga menancapkan tongkat sebagai patok atau tugu penanda kilometer "nol" kota Bandung, itu berindikasi “perlawanan” urang Bandung terhadap kuasa Hindia Belanda, dan atau semacam “perang kekuasaan” secara simbolik.

Itu, tentu saja, pelu digali kesejarahannya secara serius. Namun sebatas tulisan ini, cukuplah untuk mengatakan bahwa tiga titik sumur Bandung itu kiranya bukanlah tempat samanea. Jika pemerintahan provinsi Jabar dan pemkot Bandung yang bertrio dengan pemodal itu tetap bersikeras membangun kembali lahan eks Palaguna menjadi gedung tinggi, bersiaplah untuk menerima segala mamala.***

LAHAN eks Palaguna (kiri) yang direncanakan oleh PD Jawi (BUMD Pemprov Jabar) bersama Lippo Group akan dibangun menjadi mall, hotel, dan rumah sakit. Tampak pada foto adanya alat berat yang mengancam sempadan sungai Cikapundung.* #saveXpalaguna

JIKA eks Palaguna tak diselamatkan, kelak akan hadir gedung bernama Bandung Icon yang dibangun oleh PD Jawi bersama pemodal Lippo Group.* #saveXpalaguna

(Herry Dim, seniman, pemerhati kebudayaan, eseis, tinggal di Bandung)   

: Tulisan ini dimuat “Pikiran Rakyat,” 3 Februari 2017, dengan judul “Hutan di Pusat Kota”